News News

1_WAR_ifad_newsportlet
https://asia.ifad.org/web/indonesia/home/-/news/6167/normal?_1_WAR_ifad_newsportlet_amp;=&_1_WAR_ifad_newsportlet_amp;_1_WAR_ifad_newsportlet_redirect=https%3A%2F%2Fasia.ifad.org%2Fweb%2Findonesia%2Fhome%3Fp_p_auth%3DGiRb9G9s%26p_p_id%3D1_WAR_ifad_newsportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D1%26p_r_p_564233524_categoryId%3D0&_1_WAR_ifad_newsportlet_amp;p_r_p_564233524_categoryId=0&#p_1_WAR_ifad_newsportlet

MTCP Indonesia : Forum Konsultasi Nasional Petani

Display Date: 12/12/12

JAKARTA. Banyak kebijakan pemerintah yang positif yang diikuti dengan inisiatif-inisiatif lokal petani, namun di sisi lain pemerintah justru sering membuat kebijakan nyeleneh yang menghimpit petani kecil. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) pada saat membuka acara Forum Konsultasi Nasional Petani di Jakarta, kemarin (18/09).

 

Henry memaparkan, kebijakan pemerintah di bawah rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat ini tidak saling mendukung satu sama lain. Dia mencontohkannya dengan petani jeruk di Dataran Tinggi Karo, Sumatera Utara.

“Contohnya ketika petani di Karo tanam jeruk, pemerintah malah membuka impor jeruk dari Cina. Bagaimana petani mau semangat menanam jeruk karena harga jeruk impor Cina jauh lebih murah. Lama kelamaan jeruk ini bisa mengikuti nasib kedelai, bisa saja beberapa tahun ke depan kita akan makin susah mendapatkan jeruk lokal, karena petaninya tidak ada yang mau menanam. Di sisi lain harga jeruk impor pun akan dinaikkan. Nah disinilah peran pemerintah dibutuhkan,” tuturnya

Henry juga menyampaikan, inilah yang terjadi ketika pemerintah masih menggunakan paradigma ketahanan pangan, dan bukan kedaulatan pangan. Jika pemerintah menggunakan paradigma kedaulatan pangan, maka pemerintah pasti akan melakukan segala cara agar memastikan pangan kita cukup dan berasal dari dalam negeri, tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional. Dengan menggunakan paradigma kedaulatan pangan, petani kecil sebagai aktor utama akan lebih diperhatikan dan diberdayakan.

 

Dalam acara yang bertemakan “Meneguhkan Kedaulatan Pangan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan” ini, Henry juga menyampaikan, forum ini dapat dijadikan ajang konsolidasi kaum tani karena tahun depan (2013) Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan WTO (World Trade Organization-Organisasi Perdagangan Dunia). Padahal menurutnya, sejak 2005 lalu WTO sudah mati suri.

“WTO ini tidak pernah melakukan pertemuan di luar Jenewa (Swiss), jadi cukup mengherankan negara kita ini mau memfasilitasi pertemuan WTO yang nyata-nyata berperan dalam menciptakan perdagangan bebas produk-produk pertanian. Seharusnya Presiden kita ini di akhir masa pemerintahannya, tidak lagi ragu-ragu menjalankan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat kecil (baca: petani), bukan justru sebaliknya. Oleh karena itu pada peringatan Hari Tani 24 September nanti, kita akan mencoba “mengingatkan” beliau kembali,” paparnya.

Sementara itu, acara yang merupakan kerjasama Serikat Petani Indonesia (SPI), Aliansi Petani Indonesia (API), dan Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI) ini juga menghadirkan cukup banyak narasumber dari pihak pemerintahan mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Negara Urusan Koperasi dan UKM, dan lainnya.

Selain itu hadir juga perwakilan dari organisasi tani seperti Serikat Petani Pasundan (SPP), Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia ( HKTI), dan lainnya.

Comments
Terkadang kebijakan pemerintah yang mengatasnamakan demi kepentingan masyakat atau pro terhadap petani malah tidak menggambarkan demikian. Semoga kita sebagai orang-orang yang benar berdiri di pihak petani dapat terus menyuarakan bahwa tidak boleh lagi ada penindasan kepada petani kita

Posted on 12/14/12 1:06 AM.

Top

Image Gallery